“Mengapa lambang swastika NAZI tak diributkan seriuh palu-arit di Indonesia?”

“Mengapa lambang swastika NAZI tak diributkan seriuh palu-arit di Indonesia?”

 

[pic: idntimes.com]

Wahyu Budi Nugroho

Pegiat Sanglah Institute

Sosiolog Universitas Udayana

“Every word has consequences. Every silence, too.”

[J.P Sartre]

...padahal baik NAZI (Nationalsozialistische) maupun komunisme adalah dua ideologi yang membawa katastrofi kemanusiaan terbesar di abad ke-20. NAZI, lewat Perang Dunia II (1939-1945) yang diletuskannya, merenggut setidaknya 60 juta jiwa, sementara komunisme (1917-1991) lebih dari itu—ratusan juta jiwa. Tetapi, mengapa lambang swastika NAZI tak diributkan semeriah seperti palu-arit di Indonesia? Bahkan, tak sedikit pula anak muda tanah air yang menyematkan simbol partai Hitler itu di pakaiannya.[1] Terkait hal ini, peneliti asal Bowling State University, Jeremy Wallach, cukup dikagetkan dengan penggunaan berbagai atribut NAZI oleh anak-anak muda di Indonesia, terutama komunitas punk di Jakarta—Punk NAZI. Saat stabilitas sosial-politik masih terjaga di era pemerintahan Soeharto, Wallach tak betul-betul yakin jika anak-anak muda Indonesia memahami konteks historis-politik dari lambang swastika, namun ketika ia kembali ke tanah air saat pemerintahan Soeharto di ambang kejatuhannya, ia melihat anak-anak muda Indonesia mengasosiasikan pemerintahan Soeharto dengan NAZI (fasisme), berikut melakukan penolakan atas berbagai atributnya. Ini artinya, sangkaan Wallach sebelumnya keliru.

[quora.com]

Peneliti asing lain, J.B Ruhl, juga menyoroti penggunaan simbol-simbol NAZI oleh muda-mudi Indonesia. Sebagaimana Wallach pada awalnya, Ruhl menganggap muda-mudi Indonesia tak benar-benar memahami arti simbol itu. Namun kemudian, ia menemukan jika simbol NAZI juga digunakan sebagai bentuk ekspresi anti-Semitisme mereka, yakni wujud keberpihakan pada Palestina dan “anti” terhadap Israel. Ruhl menyimpulkan bahwa penggunaan berbagai atribut NAZI oleh muda-mudi Indonesia tak perlu dikhawatirkan, mengingat: Pertama, mereka tak memahami betul arti simbol itu; Kedua, mereka tak terorganisir; dan Ketiga, muda-mudi Indonesia sekadar menjadikan simbol-simbol NAZI sebagai counter culture ‘budaya perlawanan’ terhadap budaya dominan. Alasan terakhir ini, sama seperti ungkap sosiolog UGM, Hakimul Ikhwan, mengenai penggunaan simbol-simbol jihad oleh muda-mudi Indonesia, yakni sebagai ekspresi counter culture berikut wujud sikap anti-Barat mereka.

Seyogiyanya, pelarangan terhadap simbol palu-arit diikuti juga dengan pelarangan simbol swastika NAZI jika didasarkan alasan ancaman terhadap ideologi negara, terlebih kemanusiaan. Tentu, agak sulit menemukan alasan pelarangan ini, terkecuali untuk simbol palu-arit mengingat tanah air yang memang pernah bersinggungan dengan sejarah pahit ideologi komunis di tahun 1948 dan 1965. Tetapi, apakah kita benar-benar tak pernah bersinggungan dengan sejarah fasisme? Nyatanya juga pernah, yakni ketika Jepang menjajah tanah air (1942-1945). Namun, kebanyakan manusia Indonesia gagal melihat keterkaitan fasisme Jepang dengan fasisme Jerman—yang nyatanya adalah sekutu solid. Fasisme, dengan doktrin superioritas rasnya, memaklumkan penjajahan dan penindasan terhadap bangsa lain yang dinilai lebih inferior, hal ini tentu bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945: “...bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan”, serta sila kedua Pancasila: “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Melalui kalimat pembukaan UUD 1945 dan sila kedua Pancasila itu, sesungguhnya pemerintah punya alasan untuk melarang hal-hal berbau fasisme, termasuk beragam simbolnya di tanah air—mirip larangan mengibarkan bendera asing tanpa izin.

Atau jangan-jangan, ketiadaan perhatian pemerintah terhadap isu-isu berbau fasisme dikarenakan adanya anggapan korelasi positif fasisme terhadap nasionalisme. Dengan kata lain, “semakin fasis, maka semakin baik bagi nasionalisme”, terlebih dikarenakan belum solidnya nasionalisme kita. Tak dapat dipungkiri, kondisi plural dan multikultural masyarakat kita menjadi tantangan tersendiri bagi nasionalisme, itulah mengapa, jiwa-jiwa ultranasionalis seolah masih diperlukan untuk membabat karakter-karakter kedaerahan dan golongan yang mereduksi keindonesiaan. Di samping itu, kenyataan bahwa pemimpin tanah air yang paling disegani, Ir. Soekarno, juga pernah terjebak pada mentalitas fasisme.[2] H. Agus Salim sempat mewanti-wanti kita akan nasionalisme Soekarno yang cenderung “serampangan”, yakni mengarah pada fasisme. Dan memang, sejak dicetuskannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, berikut diberlakukannya sistem demokrasi terpimpin, pemerintahan Soekarno sangatlah bercorak fasis.[3]

Apabila serangkaian argumen di atas betul-betul dijadikan alasan, maka hal ini sekaligus menunjukkan terjadinya “gagal pikir” terhadap nasionalisme. Sementara, terdapat perbedaan jelas antara menjadi seorang nasionalis, chauvinis, berikut fasis. Nasionalisme adalah paham cinta bangsa, chauvinisme adalah paham atau ajaran “cinta berlebih” terhadap bangsa. Chauvinis sampai pada prinsip my country, wrong or right! [benar-salah negaraku, kubela!]. Sedangkan apabila chauvinisme diparaktekkan pada level negara-pemerintahan: ia menjadi fasisme. Di satu sisi, argumen J.B Ruhl yang menyatakan tak perlu dikhawatirkannya muda-mudi Indonesia mengenakan berbagai simbol NAZI karena tak memahaminya; juga terkesan aneh. Jika demikian, seorang ibu-ibu yang mengenakan kaos palu-arit di pasar Pekanbaru juga tak perlu dipersoalkan karena ia tak memahami arti simbol itu.

[merdeka.com]

Argumen terakhir yang saya simpan ihwal sepelenya penggunaan berbagai simbol NAZI di tanah air adalah menyangkut isu rasial. Bangsa Jerman adalah bangsa arya; berkulit putih, berambut pirang, dan bermata biru. Sementara, mayoritas orang Indonesia adalah bangsa melayu-mongoloid; berkulit sawo matang, berambut hitam, serta bermata coklat. Dengan begitu, menjadi sangat lucu dan tak mungkin orang Indonesia menjadi orang Jerman. Maka, penggunaan atribut-atribut NAZI hanya dianggap sebagai kegenitan (baca: fesyen) semata. Hal ini berbeda dengan komunisme yang memang mengusung paham internasionalisme. Siapa pun ia, berasal dari bangsa mana pun ia: bisa menjadi seorang komunis; karena memang, komunisme menyerang pemahaman nasionalisme yang dinilainya sangat dangkal. Akan tetapi, apabila kita terjebak pada argumen ini—isu rasial—maka sama saja kita menafikkan fasisme sebagai ideologi (cara pandang terhadap dunia). Nyatanya, mentalitas fasis dapat diidap oleh setiap kita.

*****

---

[1] Bahkan ada sebuah cafe di Bandung bertemakan NAZI, yakni Soldatenkaffe.

[2] Misal dalam pidato Tavip (Tahun Viverepericoloso), Soekarno secara terang-terangan meminjam istilah itu dari Benito Mussolini.

[3] Media dan kritik dibungkam, mereka yang tak sejalan dengan Soekarno dicap sebagai “kontra-Revolusioner”, pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, serta pengalokasian dana yang begitu besar di sektor militer, seakan hendak membangun rezim totalitarianisme. Serangkaian hal tersebut berseberangan dengan prinsip nasionalisme Soekarno Muda, yakni “nasionalisme kosmopolitan”: nasionalisme yang berasaskan kemanusiaan seluruh dunia.