“Jogja (semakin) intoleran?”

Wahyu Budi Nugroho

Pegiat Sanglah Institute

Sosiolog Universitas Udayana

lahir dan tumbuh besar di Jogja

“Jogja, Jogja, tetap istimewa. Istimewa negerinya, istimewa orangnya...”

[Jogja Hip Hop Foundation]

Sebagai m a n u s i a yang lahir dan tumbuh besar di Jogja, saya sangat menyayangkan berbagai aksi intoleran yang terjadi di kota kelahiran saya akhir-akhir ini; dari aksi penyerangan gereja, “slogan baru” kota Jogja, pemotongan nisan salib di Makam Purbayan, ditolaknya Slamet Jumiarto yang beragama Katolik mengontrak rumah di Dusun Karet-Bantul, hingga yang terbaru: perusakan delapan nisan salib di Pemakaman RS Bethesda—saya lahir di rumah sakit ini.

Persoalan yang dihadapi Jogja sesungguhnya mirip seperti yang dihadapi Bali. Semakin besarnya arus modal yang masuk ke Jogja (investor), serta semakin banyaknya pendatang di Jogja; menyebabkan masyarakat asli Jogja kian tersisih. Dalam masyarakat yang tersisih, politik identitas otomatis akan bermain. Itulah mengapa, saya cukup kaget ketika seorang teman menggunakan foto profil WA (WhatsApp) bertuliskan “Jogja Kota Hidayah” lengkap dengan latar gambar masjid di belakangnya. Dari situ saya berpikir, “Oh, Jogja bukan lagi kota pelajar, ya? Tapi kota hidayah?”. Saya tidak tahu, apakah ini adalah upaya dari pihak-pihak tertentu untuk mengembalikan identitas Jogja sebagai “Mataram Islam”?

Tetapi yang jelas, aroma politik identitas sudah tercium di situ. Boleh jadi, ini adalah respon warga asli Jogja terhadap investor dan pendatang yang sedikit-banyak telah mengubah “nuansa” Jogja. Sebetulnya, slogan Jogja sebagai kota hidayah tak jadi soal, karena hidayah bersifat universal, yang membuat sedikit mengganjal adalah digunakannya salah satu simbol agama dalam slogan itu, sehingga seolah menyiratkan Jogja hanya milik umat agama tertentu.

Dalam politik identitas, pihak luar (asing) dan minoritas jelas akan menjadi tumbal. Mengutip analisis Slavoj Zizek ihwal minoritas Yahudi di era kekuasaaan NAZI Jerman;  pihak luar akan diposisikan sebagai “yang menyimpang”, yang paling bertanggung jawab membuat hidup kita tak normal lagi, atau yang membuat kita tak lagi baik-baik saja.

Seharusnya, republik ini sudah cukup dewasa merespon persoalan terkait karena permasalahan serupa telah terjadi berulangkali di negeri ini. Inti persoalan bukanlah terletak pada perbedaan SARA, tetapi distribusi ekonomi dan kesejahteraan yang tak merata. Ini pula yang sesungguhnya terjadi di Sampit dan Poso beberapa waktu silam. Seringkali, penguasa sengaja menyematkan label “SARA” pada konflik yang terjadi di masyarakat sebagai upaya menutupi kegagalannya mengalokasi berikut mendistribusi kesejahteraan secara merata, sekaligus lepas tanggung jawab atasnya.

Tragedi yang terjadi di tanah air tahun 1998 dapat menjadi contoh konkret dan pembelajaran penting bagi kita semua. Orde Baru menyalahkan minoritas Tionghoa Indonesia akibat krisis ekonomi yang terjadi. Padahal, krisis tersebut murni disebabkan oleh lemahnya fundamental ekonomi tanah air, yang juga turut terjadi di negara-negara dengan julukan Eight of Asian Magic lainnya. Serupa tapi tak sama, tragedi paling brutal menyoal SARA sebagaimana telah disinggung sebelumnya, terjadi ketika Hitler dan partainya, NAZI, menyalahkan minoritas Yahudi akibat memburuknya perekonomian Jerman. Sikap dan aksi pengecut ini bermuara pada pembantaian jutaan orang Yahudi di kamp-kamp konsentrasi.

Berpijak pada paparan singkat di atas, apa yang bisa ditekankan adalah; apabila diagnosis terhadap suatu persoalan salah, maka solusi atau “obatnya” juga bisa dipastikan bakal salah, pun sama sekali takkan menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya—ibarat mengobati eksim dengan salep panu. Pertanyaannya, sampai kapan kita akan lebih berfokus mencari kambing hitam ketimbang solusi? Tegas dan jelasnya, hanya orang-orang putus asa yang mengamini kekacauan dan kekerasan...

*****