Problem Penyiaran Televisi Nasional

Problem Penyiaran Televisi Nasional

(media.npr.org)

Wahyu Budi Nugroho
Pegiat Sanglah Institute

Disampaikan dalam Workshop Sosialisasi Problem Penyiaran Televisi Nasional
bagi Siswa/i SMA/K se-Denpasar, September 2017.

Kritik terhadap Penyiaran Televisi Nasional
Upaya untuk memahami penyiaran media televisi yang mendidik dan mencerdaskan publik dapat dimulai terlebih dahulu dengan memahami berbagai persoalan yang terdapat dalam penyiaran media televisi itu sendiri. Di ranah nasional, kita dapat mengidentifikasi beberapa problem penyiaran media tanah air, antara lain; muatan program-program televisi yang terlampau “jakarta-sentris”, terlalu kuatnya kooptasi pemodal atau pengiklan, berbagai acara televisi yang cenderung mengeksploitasi kaum kelas sosial bawah, irasional, serta yang tak kalah memprihatinkan: begitu bias politik.

“Jakarta-sentris”
Muatan program-program acara televisi yang bersifat jakarta-sentris dapat kita tilik lewat acara-acara seperti FTV atau Film Televisi, sinetron-sinetron, pemberitaan yang dominan menyorot konstelasi pemerintahan pusat, serta berbagai acara lainnya, tak terkecuali beragam infotainment. Apabila kita saksikan, apa yang ditampilkan dalam FTV misalnya, memuat kultur, gestur, dan prokem (bahasa percakapan) Jakarta yang sangat kental. Semisal digunakannya sapaan “Loe” atau “Gue”, berikut berbagai frase yang menyertainya. Begitu pula ihwal bagaimana aktor dan aktris dalam FTV tersebut berpenampilan serta menjalin relasi sosial dengan pola dan habitus yang sangat jakartais. Meskipun lokasi syuting dari program FTV ini berpindah-pindah, semisal di Bali, Yogyakarta, atau berbagai tempat lainnya; namun faktual gestur dan cara bicara yang ditampilkan di dalamnnya tetaplah dominan berasal dari Jakarta. Hal ini tentu memberi contoh yang kurang baik bagi generasi muda tanah air mengingat kultur lokal yang bersifat spesifik dan “khas” dalam hal pembawaan sikap atau gestur berikut pilihan diksi dalam berkomunikasi di ranah lokal dapat berangsur ditinggalkan.

Kuatnya Kooptasi Pemodal atau Pengiklan
Semenjak awal abad ke-20, media bergantung pada pemodal atau pengiklan untuk menjaga kelangsungannya, dan ini terus berlanjut hingga sekarang di seluruh dunia. Jean Paul Sartre di Perancis yang pernah berusaha membuat surat kabarnya sendiri tanpa campur tangan pemodal misalkan, hanya bisa bertahan menerbitkan surat kabarnya dalam beberapa edisi; setelah itu tutup. Hal ini pulalah yang terjadi di tanah air, bahkan tak diragukan lagi jika hadirnya stasiun televisi atau radio saat ini ditujukan untuk memperoleh pemasukan lewat iklan-iklan. Namun parahnya, terjadi relasi tak seimbang antara pemilik media dengan pemilik modal di mana pemilik modal lebih dominan dalam relasi tersebut. Bahkan, berbagai acara yang terdapat di media televisi bisa dikatakan sepenuhnya ditentukan (baca: diminta) oleh pemodal.

Apabila terdapat satu acara televisi yang digemari masyarakat di sebuah stasiun televisi dan menuai rating tinggi, maka pemodal akan segera meminta dibuat acara serupa di stasiun televisi lainnya. Hal ini dilakukan tak lain agar iklan miliknya dikonsumsi (ditonton) khalayak luas. Oleh karenanya, tak mengherankan jika akhir-akhir ini kita melihat tayangan acara antara satu stasiun televisi dengan stasiun televisi lainnya cenderung serupa. Ketika acara kontes menyanyi atau komedi “laku” di salah satu stasiun televisi, tak menunggu lama akan muncul acara serupa di stasiun televisi lainnya. Hal ini berdampak pada terjadinya “penyeragaman penonton”, seakan satu program televisi dapat dan layak dikonsumsi oleh semua pihak. Parahnya, tak peduli apakah program tersebut mendidik ataukah tidak; ia akan tetap ditayangkan selama masih menuai rating tinggi. Dalam hal ini, kita pun dapat curiga pada acara-acara televisi remaja yang menampilkan remaja dengan “moge” (motor-motor gede) sesungguhnya disponsori oleh produsen motor-motor besar tanah air guna mempengaruhi mereka untuk turut memilikinya. Sebagaimana diungkapkan Norman Denzin, media televisi membawa satu muatan utama, yakni “budaya konsumtif”.

Eksploitasi Kelas Sosial Bawah
Mungkin kita masih ingat dengan program televisi salah satu stasiun swasta di mana host (pembawa acara) atau talent acara tersebut adalah perempuan muda cantik yang berbeda-beda di setiap episode yang juga tampak berasal dari kota dan dari keluarga berada (kelas sosial menengah atau kelas sosial atas). Talent tersebut kemudian menyertai kehidupan salah satu keluarga miskin untuk satu-dua hari. Mengikuti aktivitas mereka dari pagi hingga malam, serta mengulik pengalaman hidup berikut perasaan pribadi mereka. Acara ini banyak menuai pujian karena dinilai “peka” terhadap kehidupan mereka yang kurang beruntung, bahkan sempat memperoleh penghargaan sebagai salah satu program reality show terbaik. Namun demikian, analisis sosiologis memiliki penjelasan yang berbeda.

Apabila kita mencermati berbagai syarat untuk menjadi talent dalam acara ini, beberapa syarat menyebutkan “Usia 18-25 tahun, lebih tua tidak apa-apa asalkan tampilan masih muda”, kemudian “Berpenampilan menarik”, syarat ini turut disertai keterangan lanjutan yang berbunyi: “Maklum ini kan’ untuk acara televisi”. Lalu terdapat pula ketentuan, “Satu orang talent hanya akan tampil dalam satu episode, format acara memang seperti itu”. Mencermati beberapa persyaratan tersebut, dapatlah ditilik bahwa sesungguhnya acara ini sekedar berorientasi pada profit. Tidak setiap anak muda bisa menjadi talent dalam program ini, melainkan hanya mereka yang berpenampilan menarik dan berparas muda; persyaratan ini sudah tentu untuk menarik audiens, khususnya audiens pria. Persyaratan berikutnya di mana satu orang talent hanya akan tampil dalam satu episode menunjukkan bahwa simpati dan empati yang dibangun dalam acara ini bersifat sesaat. Pun tak menutup kemungkinan si talent menjadikan acara ini sebagai batu loncatan untuk karirnya di layar kaca. Di samping itu, acara ini dapat dikatakan cenderung membuka luka masyarakat kelas sosial bawah yang mereka angkat. Tatkala mereka telah bisa menerima kondisi hidupnya, memiliki makna tersendiri dalam menjalani kesehariannya, tiba-tiba kesemua itu seolah menjadi tak berarti, dan air mata mereka pun tumpah kembali.

Selain itu, terdapat pula acara televisi swasta dengan format melunasi hutang pesertanya. Peserta acara ini, sudah tentu berasal dari kalangan kelas sosial bawah. Sama halnya seperti kasus program televisi sebelumnya, acara ini turut menuai banyak pujian karena dinilai membantu mereka yang terlilit hutang. Namun demikian, jarang sekali pihak yang berpikir jika acara semacam ini justru “mempermalukan” pesertanya. Mereka “ditelanjangi” dan dipermalukan dengan mengungkap besaran hutang yang dimilikinya, ditonton ratusan juta pemirsa di tanah air, kemudian diperlombakan: siapa yang menang akan dilunasi hutangnya. Padahal, lewat durasi iklan selama lima hingga sepuluh menit saja, stasiun televisi ini dapat melunasi seluruh hutang mereka yang diperlombakan. Hal yang kemudian membuat acara ini menjadi sangat tidak humanis adalah skenario-skenario yang tampak didramatisir, seakan di setiap episode baik host maupun peserta “wajib” menitihkan air mata.

Berbagai acara serupa lain yang turut menemui wujudnya sebagai bentuk eksploitasi kelas sosial bawah adalah program-program dengan format game ‘permainan’ dengan peserta masyarakat miskin perkotaan. Mereka baru akan memperoleh hadiah atau bantuan setelah memenangkan permainan yang dibuat stasiun televisi tersebut. Pernah pula, terdapat satu acara televisi yang dulu sangat terkenal dengan mengambil konsep “bedah rumah”. Acara ini tampaknya humanis, namun ditilik secara sosiologis, apa yang dipertontonkan dalam acara ini tidak hanya bagaimana rumah yang jelek kemudian berubah menjadi bagus, tetapi juga “ke-kikuk-an” keluarga miskin kelas sosial bawah ketika dipindahkan ke hotel berbintang saat rumahnya direnovasi. Kenyataannya, sikap mereka yang lugu dan lucu akibat cultural lag ‘kesenjangan budaya’ dan cultural shock ‘keterkejutan budaya’ sengaja disajikan sebagai bahan hiburan—bagaimana mereka tampak begitu kampungan.

Irasional
Ada satu kenyataan menarik dalam dunia pesinetronan tanah air, ketika sang penulis cerita kehabisan ide, maka jalan cerita sinetron akan beralih pada hal-hal bersifat irasional. Apa yang ditampilkan kemudian adalah ruh, arwah, tokoh yang telah meninggal, pun tak jarang pula hantu yang kemudian ikut mengintervensi jalannya cerita sinetron. Tak dapat dipungkiri, eksplorasi ke arah demikian bersifat tak terbatas, namun tentu tak mendidik dan tak mencerdaskan publik. Hal ini turut menunjukkan kurang kreatifnya para penulis skenario tanah air, dan bagaimana tayangan yang ada memang sekadar ditujukan bagi rating. Oleh karenanya, ketika pemirsa mulai jenuh dan rating tayangan menurun, barulah sinetron-sinetron semacam ini diakhiri.

Bias Politik
Patut disayangkan, “demokrasi media” tampaknya memang tak ditemui di tanah air. Hal ini terbukti lewat berbagai stasiun televisi swasta yang selalu berafiliasi dengan partai politik tertentu, bahkan satu partai politik dapat memiliki lebih dari stasiun televisi. Kenyataan terkait jelas menyebabkan informasi yang tersiar ke publik cenderung tidak netral dan bias politik. Sebagai misal bagaimana framing atau pembingkaian berita terhadap suatu kejadian cenderung bersifat “menyerang” ataupun “melindungi” tokoh-tokoh politik tertentu yang tengah menghadapi suatu kasus. Bentuk-bentuk pemberitaan semacam ini tentu menimbulkan “kebingungan” pada masyarakat, bahkan tak menutup kemungkinan menemui wujudnya sebagai provokasi yang dapat memicu timbulnya situasi sosial-politik yang tak kondusif. Seyogianya, kepemilikan stasiun televisi swasta diatur undang-undang sedemikian rupa agar kepentingan politik tak mengontaminasi informasi yang nantinya dikonsumsi khalayak luas.

Rekomendasi
Selama pemerintah masih belum bisa membatasi dan mengontrol penyiaran media-media tanah air, terutama media swasta mengingat eksistensi pemerintah sendiri disokong oleh media-media tersebut; maka seyogianya kita sebagai publik maupun individu memiliki basis kognitif yang kuat untuk menangkal tayangan-tayangan yang tak mendidik, tak mencerdaskan, pun cenderung menumpulkan nalar kritis. Sebagaimana diutarakan Stuart Hall, terdapat tiga posisi audiens dalam menerima berbagai informasi televisi. Pertama, posisi “dominan hagemonik”, yakni mereka yang meyakini dan mengamini begitu saja segala sesuatu yang dikatakan oleh media. Kedua, posisi “negosional”, yakni mereka yang tak sepenuhnya setuju pada tayangan-tayangan televisi. Ketiga, posisi “oposisional”, yakni mereka yang sepenuhnya tidak menyetujui informasi televisi. Dalam hal ini, audiens yang cerdas dan kritis ditunjukkan oleh dua posisi terakhir; negosional dan oposisional.


*****


Bacaan lanjutan;
Adian, Donny Gahral, 2006, Percik Pemikiran Kontemporer, Kreasi Wacana.
Agger, Ben, 2006, Teori Sosial Kritis, Kreasi Wacana.
Barker, Chris, 2009, Cultural Studies, Kreasi Wacana.
Thompson, John B, 2006, Kritik Ideologi Global, IRCiSoD.
Wirodono, Sunardian, 2005, Matikan TV-mu!, Resist Book.

0 Comments